Kudus – Calon Presiden Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 di DPR. Ganjar juga membuka pintu komunikasi dengan partai pengusung pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Menurut Ganjar, hak angket sebagai hak penyelidikan DPR jadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban lembaga penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan Pilpres 2024.
Hal itu menimbulkan penolakan dari sejumlah tokoh masyarakat, salah satunya Ketua Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Kudus, Isro”, yang menyatakan prihatin dan tegas menolak hak angket dugaan kecurangan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 di DPR. Alasannya, Isro’ menyebut hak angket itu tidak relevan saat ini.
“Kalau dari sisi kontestasi pilpres maupun pileg, agenda angket itu tidak relevan. Karena dari sisi runtutan peristiwa Pemilu, itu sudah diatur sedemikian rupa oleh undang-undang dan PKPU,” kata Isro’ pada Jumat (23/2/2024).
Menurut Isro’, dirinya tegas menolak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Sebab disetiap TPS ada Lembaga-lembag pengawas yang berkaitan dengan pemilu sudah ada salurannya masing-masing.
“Di TPS kan ada saksi, pengawas,saksi partai, saksi dari Paslon yang selalu mengawasi setiap prosesnya di TPS,” ungkapnya.
Maka isu terkait kecurangan Pemilu, lanjut Isro’, harus dihilangkan, jangan sampai negara ini dibuat gaduh untuk kepentingan kelompok yang merasa kalah dengan mencari kesalahan dan membuat opini Pemilu curang.
“Kami menolak kalau ada angket, jadi kalau ada evaluasi tentang pemilu, tentang misalkan ada persoalan pelanggaran dan lain-lain, kalau pelanggaran ada Bawaslu, atau Gakkumdu,” tandasnya.