Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyampaikan bahwa BI memiliki tiga peran utama dalam mendukung dan mempercepat digitalisasi serta ekonomi daerah. Salah satu langkahnya adalah mengembangkan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI). Dalam upaya pertama, BI fokus pada digitalisasi pembayaran dengan QRIS, yang telah menjangkau 37 juta pengguna, terutama di kalangan UMKM. Menurut Perry, QRIS memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat, dan fitur baru seperti penarikan tunai, transfer, dan setoran tunai (TUNTAS) akan menambah nilai, dengan QRIS yang terhubung dengan KKI.
Perry menjelaskan bahwa pihaknya memberikan dukungan kepada pemerintah daerah tanpa biaya tambahan, kecuali biaya materai sesuai undang-undang. Ia menyoroti keuntungan bunga murah sebesar 1,3 persen bagi pedagang yang menggunakan Kartu Kredit Indonesia, dibandingkan dengan kartu kredit lainnya. Upaya kedua melibatkan perluasan layanan KKI dengan dukungan regulasi dari Kemendagri, yang melibatkan koordinasi dengan lembaga keuangan dan penyedia jasa pembayaran.
Langkah terakhir adalah digitalisasi end-to-end yang melibatkan KKI, QRIS, dan fast payment yang terhubung dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Hal ini diharapkan dapat memfasilitasi berbagai saluran pembayaran secara real-time. Perry menyampaikan bahwa pada kuartal kedua 2023, digitalisasi layanan perbankan mencapai Rp 14 triliun, sementara transaksi uang elektronik mencapai Rp 111 triliun.
Perry melihat bahwa digitalisasi transaksi keuangan daerah tidak hanya memberikan manfaat dalam hal penerimaan dan efisiensi pengeluaran, tetapi juga dapat meningkatkan tata kelola pemerintah daerah. Ia mengajak untuk terus bersinergi dalam meningkatkan digitalisasi menuju Indonesia Maju.
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengarahkan kebijakan untuk memperkuat digitalisasi transaksi keuangan daerah, termasuk peningkatan sinergi dan kolaborasi, penetapan regulasi, inovasi untuk meningkatkan retribusi daerah, dan penguatan infrastruktur dengan optimalisasi pemanfaatan PSN. Ma’ruf Amin menekankan pentingnya kesiapan di semua lini, termasuk pemerintah daerah, dalam menghadapi era penguatan teknologi digital.